Lockdown dan PSBB, dua kata ini menjadi trend beberapa waktu belakangan. Saat negara lain mulai siap-siap menghadapi wabah Covid-19, pemerintahan negara ini malah percaya diri sekali tidak akan ikut terkena Covid-19.
Realitanya?
Boom! Covid-19 muncul dan sukses membuat negara ini heboh.
Semua panik, spekulan bermain, harga APD dan produk sanitizer melambung tinggi. Pemerintah pusing, akhirnya mengeluarkan keputusan lockdown setengah hati sekaligus membuat masyarakat setengah mati yang disebut PSBB.
Kecuali sektor usaha tertentu, pelaku usaha diharuskan work from home walaupun tidak semua profesi bisa melakukan work from home.
Angkutan umum dibatasi jumlah penumpangnya atau bahkan dilarang beroperasi.
Sekolah diliburkan tanpa batas waktu. Ujian nasional ditiadakan. Kemungkinan besar semua siswa bisa lulus.
Intinya semua orang diminta berdiam di rumah dan keluar rumah hanya untuk hal yang sangat penting.
Masalahnya, diam di rumah bukan berarti pengeluaran berhenti. Libur panjang bukan berarti dapat gaji namun kas perusahaan berkurang terus.
Tagihan terus muncul, penghasilan berkurang bahkan nihil. ASN masih bisa bernafas sampai saat ini, at least mereka masih punya pekerjaan dan penghasilan. Bagaimana dengan pekerja swasta atau pekerja dengan sistem kontrak?
DL
Derita Loe
Pemotongan gaji, dirumahkan tanpa bayaran, bahkan PHK massal muncul di headline berita.
Apa tanggung jawab pemerintah terhadap nasib mereka?
Ini yang saya katakan PSBB adalah lockdown setengah hati dan membuat masyarakat setengah mati.
Dana bantuan sosial mengucur untuk masyarakat yang terdata kurang mampu. Itupun jumlahnya tidak mencukupi untuk hidup minimal 1 bulan. Pemerintah berdalih, ini sifatnya bantuan, ada dananya cuma sekian Rupiah. Kekurangannya silahkan cari sendiri. Keluar rumah dilarang, lalu mau cari penghasilannya dimana?
Jadi pertanyaan juga, memangnya yang terdampak wabah ini hanya masyarakat yang kurang mampu?
Kalangan menengah ini yang mumet, rawan turun kasta dalam waktu singkat. Bantuan sosial tidak dapat, tapi prospek penghasilan dari pekerjaan suram atau bahkan menghilang.
Sooo sial.
Bagaimana dengan kalangan atas? Mereka kena dampak ekonomi juga, tapi paling tidak masih punya tabungan dan aset yang bisa diuangkan untuk hidup jangka panjang jika bisa menyesuaikan gaya hidupnya dengan kondisi saat ini.
Sampai saat tulisan ini dibuat, pemerintah mulai menyebarkan berita pengecualian dalam PSBB, angkutan umum mulai diijinkan beroperasi, masyarakat boleh berpergian kelusr kota dengan protokol tertentu dan ASN dibawah usia 45 tahun diminta masuk kerja kembali.
Padahal obat untuk Covid-19 belum ditemukan, angkutan umum beroperasi berpotensi membuat kerumunan dan meningkatan peluang tertular.
Tenaga medis tampaknya juga mulai frustasi dengan sikap pemerintah, muncul #indonesiaterserah di media sosial.
Maksudnya apa?
Apa arahnya ke herd immunity? Seleksi alam. Siapa kuat dan beruntung mati belakangan.
Jika arahnya kesana, untuk apa PSBB?
Itu namanya usaha, perlu proses. Damn! Usahanya menimbulkan dampak negatif dimana-mana. Bagaimana para ahli di pemerintahan memprediksi hal ini? Apa solusi yang mereka punya untuk skenario terburuk saat PSBB diberlakukan?
Apa tanggung jawab pemerintah atas kerusakan yang timbul akibat PSBB? Di negara ini, teorinya pemerintah adalah pelayan rakyat.
Pertanyaannya, rakyat yang mana yang dilayani?